INAplas

PLN diminta perhatikan aspek lingkungan

Thursday, 02 September 2010 18:37 |

Written by Administrator |

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diminta memperhatikan aspek lingkungan dalam memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit, sejalan dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Herman Afif Kusumo mengungkapkan permasalahan pasokan batu bara pembangkit listrik PLN tidak hanya berkaitan dengan aspek nilai kalori semata, tetapi juga menyangkut dampak lingkungan akibat emisi gas buang.

Pasalnya, kata dia, sesuai dengan SK Meneg LH No. 13/1995 mengenai baku mutu emisi untuk PLTU berbahan bakar batu bara, pembakaran kandungan sulfur batu bara harus memenuhi ambang batas emisi gas buang sulfur dioksida (SO2), yakni kurang dari 750 mg/m3.

Impor barang modal tinggi, neraca dagang defisit

Thursday, 02 September 2010 06:30 |

Written by Administrator |

JAKARTA : Kementerian Perindustrian (Kemeperin) mengakui pertumbuhan industri pada saat ini masih diikuti oleh tingginya impor barang modal (capital goods) dan bahan baku yang tidak ada di dalam negeri, sehingga menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit.

Untuk itu Kemenperin berupaya menekan pemakaian barang modal impor dengan mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan merevitalisasi industri.

“Pertumbuhan industri nasional selalu diikuti oleh defisit neraca. Satu satunya cara adalah merevitalisasi industri di dalam negeri yang potensial dan teknologi baru bisa didatangkan,” kata Menperin, MS Hidayat, baru-baru ini.

2011, Penyerapan Tenaga Kerja 2,5 Juta

Tuesday, 31 August 2010 23:25 |

Written by Administrator |

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimis bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak pada tahun depan. Kementerian Keuangan memperkirakan, jumlah lapangan kerja pada 2011 mendatang bisa menyerap sekitar 2,5 juta orang.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Seperti diketahui, tahun depan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. "Nantinya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, bisa membuka sekitar 400.000 lapangan pekerjaan," kata Agus, saat rapat paripurna di DPR, Selasa (31/8/2010).

RAPBN 2011 Asumsi Makro 2011 Musuh Sektor Riil?

Tuesday, 31 August 2010 23:15 |

Written by Administrator |

JAKARTA, KOMPAS.com - Ternyata tidak hanya kalangan DPR yang berang dengan asumsi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011. Banyak ekonom juga yang memandang asumsi tersebut tidak mendukung pertumbuhan sektor riil. Bahkan, mereka menilai asumsi makro bakal menjadi bumerang bagi sektor riil.

Catatan saja, pemerintah sudah mematok asumsi makro dalam RAPBN 2011. Antara lain, target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) rata-rata 6,5 persen, nilai tukar Rp 9.300 per dollar Amerika Serikat (AS), harga minyak 80 dollar AS per barrel, dan lifting minyak sebesar 970.000 barel per hari.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema, asumsi tersebut tidak akan mendorong perekonomian. Ini terutama terkait suku bunga yang masih tinggi. Sebab, Untuk mendorong sektor riil, dibutuhkan bunga yang rendah. "Dengan kebijakan sekarang dan tahun yang akan, suku bunga acuan akan tetap tinggi, jadi jangan berharap sektor riil bisa meningkat," kata Iman, saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (30/8/2010).

'Proyek pembangkit PLN agar gunakan komponen lokal'

Friday, 27 August 2010 20:25 |

Written by Administrator |

JAKARTA: Kementerian Perindustrian ‘menantang’ PT PLN (Persero) meningkatkan tingkat komponen lokal dalam proyek pembangunan pembangkit listrik skala besar di atas 100 mega watt (MW) dengan memanfaatkan industri boiler nasional.

Menperin M.S. Hidayat memberikan apresiasi kepada PLN yang telah menunjukkan keberpihakan terhadap kemampuan industri nasional, termasuk industri boiler dalam negeri, melalui ketentuan pembangunan PLTU skala kecil-menengah yang diharuskan menggunakan boiler produksi lokal.

"Saya juga mengharapkan agar dalam pembangunan pembangkit skala besar (di atas 100 MW) PLN dapat memberikan keberpihakan dan kesempatan kepada industri boiler dalam negeri. Ke depan, PLN cenderung membangun pembangkit skala besar. Industri nasional agar tetap dapat memenuhi tuntutan teknologi dan kebutuhan ini,” katanya dalam kunjungan ke PT Alsthom Power Energy System Indonesia dalam rangkaian Safari Ramadan di Jawa Timur, hari ini.

Permintaan modal SMI 'panaskan' DPR

Tuesday, 31 August 2010 23:09 |

Written by Administrator |

JAKARTA: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berlangsung ricuh.

RDP dengan agenda mendengar pemaparan terkait dengan permintaan tambahan permodalan dari kedua lembaga tersebut yang dimulai pukul 14.00 WIB itu memanas ketika Presiden Direktur SMI Emma Sri Martini memaparkan usulan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1 triliun yang dilanjutkan dengan mendengar tanggapan dari anggota Komisi XI DPR.

Mayoritas sidang tidak menyetujui usulan tersebut karena penjelasan SMI terkait dengan kinerja perusahaan yang dinilai masih belum jelas, sehingga belum terlihat inplikasinya terhadap kesejahteraan rakyat. Sejumlah anggota DPR mengusulkan rapat jalan terus untuk membahas persoalan di SMI secara keseluruhan hingga mencapai kesepakatan antara menolak atau menerima usulan tersebut.

Menperin terus dorong penggunaan produk lokal

Friday, 27 August 2010 18:47 |

Written by Administrator |

GRESIK: Kementerian Perindustrian berupaya menekan pemakaian barang modal impor dengan melibatkan auditor untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri pada proyek yang didanai pemerintah.

"Sekarang saya sertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek-proyek yang didanai APBN, APBD atau dana bantuan pemerintah,'' ujar Menperin M.S. Hidayat, saat kunjungan ke PT Barata Indonesia dalam rangkaian Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan ke Jawa Timur, hari ini.

Hidayat mengakui saat ini pertumbuhan industri selalu diikuti dengan neraca perdagangan yang defisit. Kondisi ini dipicu oleh tingginya impor barang modal (capital goods) dan bahan baku yang tidak terdapat di dalam negeri.

More Articles...