INAplas
Menperin terus dorong penggunaan produk lokal
GRESIK: Kementerian Perindustrian berupaya menekan pemakaian barang modal impor dengan melibatkan auditor untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri pada proyek yang didanai pemerintah.
"Sekarang saya sertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek-proyek yang didanai APBN, APBD atau dana bantuan pemerintah,'' ujar Menperin M.S. Hidayat, saat kunjungan ke PT Barata Indonesia dalam rangkaian Kunjungan Kerja dan Safari Ramadhan ke Jawa Timur, hari ini.
Hidayat mengakui saat ini pertumbuhan industri selalu diikuti dengan neraca perdagangan yang defisit. Kondisi ini dipicu oleh tingginya impor barang modal (capital goods) dan bahan baku yang tidak terdapat di dalam negeri.
Penyerapan pinjaman proyek mencapai 51%
Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Bappenas Benny Setiawan mengungkapkan berdasarkan data laporan kinerja pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri (LKPPLN) pada kuartal II/2010, realisasi penyerapan pinjaman proyek luar negeri mencapai US$10,7 miliar atau 51% dari total 174 proyek yang sedang berjalan pada 2005-2010.
"Dari total 174 proyek yang on going sejak 2005-2010 dengan nilai US$20,86 miliar, kami mencatat penyerapan secara kumulatif sebesar 51% atau sekitar US$10,7 miliar," katanya di Jakarta hari ini.
Kadin kritisi klaim kinerja ekonomi pemerintah
JAKARTA : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai klaim-klaim pemerintah terkait kinerja positif perekonomian selama ini tidak beralasan mengingat banyak kebijakan pemerintah yang justru kontraproduktif dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional.
Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal & Kebijakan Publik, kinerja positif perekonomian belakangan ini tercipta karena factor alamiah dari dinamika perekonomian global dan domestic, bukan karena peran pemerintah. Pada kenyataannya, justru banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru bertentangan dengan target-target perekonomian yang diharapkan.
“Misalnya dengan kenaikan TDL yang memukul daya saing, kebijakan investigasi pajak yang terlalu berlebihan, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak jalan-jalan. Pemerintah cuma bisa keluarkan program-program populis seperti KUR, PNPM, lalu bagi-bagi duit melalui BLT yang tidak memberikan impact positif terhadap perekonomian nasional,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini.
Tahun Depan, Harga BBM Mungkin NaikJAKARTA, KOMPAS.com — Penderitaan rakyat Indonesia bakal bertambah. Selain berencana mengerek tarif dasar listrik rata-rata sebesar 15 persen, tahun depan pemerintah juga bersiap menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pertamina & Kuwait bangun kilang Balongan 2011
|
Produk teknologi nano impor dibatasiJAKARTA: Pemerintah berupaya menekan penggunaan produk-produk teknologi nano impor oleh sektor industri dengan memacu penelitian dan pengembangan di dalam negeri hingga ke tahapan komersial, menyusul rendahnya penerapan hasil riset lembaga litbang nasional. Last Updated (Saturday, 21 August 2010 04:39) 'Bank agar ekspansi kredit Rp9 triliun per pekan'AKARTA: Bank Indonesia (BI) menghimbau perbankan untuk menyalurkan kredit Rp8 triliun sampai dengan Rp9 triliun per pekan guna penuhi target kredit sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB). |


