INAplas

Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia
Profil
  • Profil Inaplas
Berita Utama
  • Home
  • Petrokimia
  • Listrik
  • Ekonomi
  • Internasional
  • Investasi
  • Plastik
  • Energi Terbaharukan
  • Agro-Pertanian
  • Perdagangan
Berbagi Info
  • Diskusi
  • Direktori Industri
login



  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account

INAplas

Kadin kritisi klaim kinerja ekonomi pemerintah

PostDateIconMonday, 23 August 2010 07:30 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

JAKARTA : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai klaim-klaim pemerintah terkait kinerja positif perekonomian selama ini tidak beralasan mengingat banyak kebijakan pemerintah yang justru kontraproduktif dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal & Kebijakan Publik,  kinerja positif perekonomian belakangan ini tercipta karena factor alamiah dari dinamika perekonomian global dan domestic, bukan karena peran pemerintah. Pada kenyataannya, justru banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru bertentangan dengan target-target perekonomian yang diharapkan.

“Misalnya dengan kenaikan TDL yang memukul daya saing, kebijakan investigasi pajak yang terlalu berlebihan, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak jalan-jalan. Pemerintah cuma bisa keluarkan program-program populis seperti KUR, PNPM, lalu bagi-bagi duit melalui BLT yang tidak memberikan impact positif terhadap perekonomian nasional,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini.

Read more...

 

Tahun Depan, Harga BBM Mungkin Naik

PostDateIconSaturday, 21 August 2010 04:44 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

JAKARTA, KOMPAS.com — Penderitaan rakyat Indonesia bakal bertambah. Selain berencana mengerek tarif dasar listrik rata-rata sebesar 15 persen, tahun depan pemerintah juga bersiap menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Aturan main kenaikan premium dan solar ini termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Namun, pemerintah baru menaikkan BBM bersubsidi kalau harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price atau ICP) dalam satu tahun naik lebih dari 10 persen dari asumsi ICP, yang dalam RAPBN 2010 dipatok 80 dollar AS per barrel. Itu berarti, harga BBM akan naik jika ICP di atas 88 dollar AS per barrel.

Pejabat sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agus Supriyanto menyatakan, kebijakan itu merupakan langkah antisipasi andaikata harga minyak mentah dunia melonjak gila-gilaan seperti pada 2008. "Ini untuk jaga-jaga saja karena sangat sulit memperkirakan fluktuasi harga minyak," katanya kepada KONTAN, Kamis (19/8/2010).

Read more...

 

Produk teknologi nano impor dibatasi

PostDateIconSaturday, 21 August 2010 04:25 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

JAKARTA: Pemerintah berupaya menekan penggunaan produk-produk teknologi nano impor oleh sektor industri dengan memacu penelitian dan pengembangan di dalam negeri hingga ke tahapan komersial, menyusul rendahnya penerapan hasil riset lembaga litbang nasional.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan hasil riset pada 2009 menunjukkan produk nasional yang mengunakan teknologi nano sudah mencapai 30% dan apabila ini dikembangkan bisa menjadi substitusi impor dari barang-barang, termasuk produk kimia yang selama ini mengandalkan impor.

“Nano teknologi ini suatu inovasi yang revolusioner dimana banyak produk-produk yang menggunakan teknologi ini bukan hanya efisien tetapi juga memberi pemanfaatan yang jauh lebih efektif,” katanya
seusai membuka Research and Development (R&D) Expo-RITECH Expo 2010 di Jakarta Convention Center (JCC), hari ini.

Disinggung mengenai bentuk insentif yang diberikan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan produk teknologi nano buatan dalam negeri? Hidayat menegaskan bahwa bentuk insentif tersebut baru akan dibicarakan.

“Tapi ini kan surprise, banyak penemuan baru. teknologi nano diyakini sebagian besar negara-negara di dunia bahwa dengan menguasai teknologi  ini akan menjadi kunci memenangkan persaingan global yang kian kompetitif, terutama dalam kaitan penerapannya di sektor industri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dedi Mulyadi menambahkan dari 30% penggunaan teknologi nano oleh sektor industri di dalam negeri, sebanyak 90% merupakan produk impor.

“Jadi ini yang akan ditekan penggunannya. Kami ingin mencoba substitusi impor dari nano itu sendiri dengan menggerakkan peneliti dari Indonesia. Riset teknologi nano itu misalnya untuk produk karet,
lampu, cat, logam, sepatu juga ada. Tetapi semua itu masih di level laboratorium, ke depan kami akan akselerasi dan transformasi ke level komersial,” tegasnya.

Dia menuturkan pada 2011 mendatang diharapkan ada satu produk teknologi nano buatan lokal dari sejumlah produk yang diunggulkan seperti nanosilica dan partikel nano dari gamping, sehingga dapat
diaplikasikan oleh sektor industri.

Last Updated (Saturday, 21 August 2010 04:39)

Read more...

 

Pertamina & Kuwait bangun kilang Balongan 2011

PostDateIconSaturday, 21 August 2010 04:18 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail


JAKARTA: Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan kerja sama PT Pertamina dan perusahaan minyak asal Kuwait untuk membangun kilang minyak bersama di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mulai direalisasikan pada 2011.

"Sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman di Kuwait, selanjutnya mereka akan melakukan persiapan dan feasibility study selama 6 bulan. Tahun depan akan mulai kerja fisik, Insya Allah triwulan pertama bisa melakukan pembangunan fisik," kata Menteri seusai membuka pameran hasil riset dan teknologi R&D-Ritech Expo 2010 di Balai Sidang Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan Kuwait Petroleum Corporation setuju mempercepat realisasi proyek kerja sama tersebut. Pada akhir tahun ini, pihak Kuwait akan datang ke Indonesia untuk membuat penjanjian kerja sama serta membangun perusahaan patungannya.

Read more...

 

Pertumbuhan 7,7 Persen Bisa Tercapai, asal...

PostDateIconTuesday, 17 August 2010 22:53 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sekitar 7-7,7 persen pada tahun 2014.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, target itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30 persen lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

"Kalau nanti Presiden bilang tahun ini 6,4 persen ya, berarti sekitar 30 persen harus meningkat tiap tahunnya supaya bisa tercapai," tuturnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (16/8/2010).

Read more...

 

'Bank agar ekspansi kredit Rp9 triliun per pekan'

PostDateIconTuesday, 17 August 2010 23:01 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

AKARTA: Bank Indonesia (BI) menghimbau perbankan untuk menyalurkan kredit Rp8 triliun sampai dengan Rp9 triliun per pekan guna penuhi target kredit sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB).

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan penyaluran kredit sesuai RBB perbankan ditargetkan tumbuh 24%.

“Untuk memenuhi RBB penyaluran kredit mencapai 24%, rata-rata kredit perbankan harus tumbuh Rp8 triliun sampai dengan Rp9 triliun per pekan,” katanya, hari ini.

Menurut Wimboh, rata-rata kredit yang disalurkan perbankan saat ini  sebesar Rp7 triliun per pekan. Meskipun demikian, dia optimis target RBB tersebut terpenuhi.

Read more...

 

'Investasi langsung masih terhambat'

PostDateIconTuesday, 17 August 2010 22:47 | PostAuthorIconWritten by Administrator | PDF | Print | E-mail

JAKARTA: Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011, diperkirakan tidak akan diimbangi ketertarikan pemodal melakukan investasi langsung (direct investment).

Analis pasar PT Mega Capital Indonesia Danny Eugene mengatakan belum mantapnya kondisi infrastruktur serta birokrasi yang berbelit di dalam negeri, menyebabkan para pemilik modal terutama dari luar negeri, memilih menahan rencana investasinya.

"Kalau untuk direct investment saya melihat investor masih akan terbentur persolan birokrasi, perizinan dan infrastruktur. Sebenarnya ini persoalan klasik, tetapi masih saja terjadi dan menghambat iklim investasi," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, hari ini.

Read more...

 
More Articles...
  • Pengusaha tolak kenaikan TDL 2011
  • Rupiah Kembali di Bawah Rp9.000/US$
  • Pemerintah diminta eksekusi kebijakan sektor riil
  • Ritel DKI terancam ACFTA

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 3 of 8

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.

Joomla template created with Artisteer.